Sekda Klungkung Terus Berkelit Saat Pemeriksaan

Standard

Sekda Klungkung Terus Berkelit Saat PemeriksaanSekda Klungkung Ketut Janapria bersama mantan Kabag Tapem Klungkung, Gusti Ngurah Wiradmaja, menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejaksaan Negeri Klungkung.

Janpria dan Gusti Wiradmaja berstatus tersangka kasus pembebasan lahan dermaga Gunaksa. Selasa (9/12), keduanya bersama tujuh tersangka lainnya yang disebut sebagai Tim Sembilan, resmi ditahan oleh Kejari Klungkung.

Koordinator Penyidik Kejati Bali, Azman Tanjung, kepada Tribun Bali usai melakukan pemeriksaan mengatakan, pemeriksaan sempat alot karena Janpria terus berkelit menjawab pertanyaan yang disodorkan padanya.

Azman mengatakan, sesuai undang-undang dalam menentukan harga lahan, tim penilai harus melibatkan ahli untuk mengukur nilai lahan dan wajib dibuatkan dalam dokumen resmi yang akan menjadi acuan tim penilai untuk menetapkan harga lahan.

“Ini harganya dirunding saja. Kewenangan untuk menentukan harga diberikannya pada bupati. Kalau bupatinya punya kepentingan di tanah itu kan kacau,” kata Azman.

Ia mengatakan, pihaknya telah mengantongi berita acara penetapan harga yang telah dibubuhi tanda tangan semua tersangka. Walaupun berkelit, tersangka tetap akan dijerat.

Pihaknya tidak akan gentar untuk mengungkap kasus yang merugikan negara hingga Rp 11,7 miliar itu. Ia mengatakan, sebagai ketua tim penilai, Janpria telah keliru menggunakan kewenangannya. “Dalam undang-undang dikatakan, barang siapa karena kesalahannya membuat orang lain menjadi kaya dapat dipenjara,” tegas Azman.

Setelah rampung, berkas kedua tersangka akan dilimpahkan terlebih dahulu ke pengadilan. Sementara tersangka lainnya akan diperiksa secara berkala. “Kasus ini tersangkanya cukup banyak. Jadi pemeriksaannya akan sangat hati-hati,” tutur Azman.

Ia mengatakan, pemeriksaan akan dilanjutkan setelah perayaan hari raya Galungan dan Kuningan.

Koordinator Penasihat Hukum Janpria dan Gusti Wiradmaja, I Nyoman Sujana, mengatakan prosedur pembebasan lahan yang dilakukan kliennya melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan pemerintah sudah benar.

Ketika itu, pemilik lahan meminta Rp 15 juta per meter sedangkan, pihaknya memberikan harga Rp 13 juta per meter. Akhirnya, disepakati harga lahan tersebut Rp 14 juta per meter. “Tidak ada indikasi mark up. Ini benar-benar permintaan pemilik lahan,” tegas Sujana (tribunebali.com)

About goeswid

saya orang klungkung yang selalu ingin mencoba dan mencoba untuk mengisi diri, namun tetap masih ketinggalannnnnnn

Comments are closed.