Sekda Minta Biarkan Prosesnya Jalan Dulu

Standard

Sekda Klungkung Ketut Janapria meminta semua pihak terkait membiarkan upaya penjajakan utang sekitar Rp 1 triliun yang dilakukan Bupati Klungkung Wayan Candra ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berjalan terlebih dahulu. Kendati, Sekda mengakui sejauh ini belum ada gambaran pasti terkait program yang akan dijalankan dengan utang itu. Pasalnya, proses penjajakan utang masih sangat panjang dan membutuhkan analisis matang melibatkan konsultan profesional.
“Masalah utang ke PIP sempat menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat staf yang dilakukan Bupati Candra, Senin (12/9),” ujar Janapria ketika dimintai konfirmasi, Selasa (13/9) kemarin.

Sebagaimana pengalaman dirinya terlibat dalam tim P3KT East Java-Bali saat pinjaman dana ke Bank Dunia, di mana proses pinjaman membutuhkan waktu hingga dua tahun. “Perlu analisis, libatkan konsultan profesional hingga akhirnya ada keputusan apakah daerah itu layak dapat pinjaman atau tidak,” ujarnya. Di mana, saat itu (tahun 1980-1990) Klungkung dianggap tak layak menerima bantuan Bank Dunia.
Meski demikian, Janapria menyatakan apa yang dilakukan Bupati Candra (menjajaki utang – red) tidak salah. Apalagi diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara yang nantinya harus melalui persetujuan Menteri Keuangan dan tentunya persetujuan DPRD Klungkung. “Pokonya, banyak aturan main yang diikuti,” katanya.
Dengan kemampuan Klungkung saat ini (jika dilihat PAD hanya Rp 30 miliar), layakkah Klungkung mengajukan pinjaman hingga hampir Rp 1 tiliun? Ditanya demikian, Janapria tidak menjawab. Dia mengalihkan pembicaraan dengan menyatakan yang jelas, untuk permohonan pinjaman ke PIP, Menteri Keuangan sudah menetapkan pemanfaatannya secara jelas. Di antaranya untuk program pembangunan cost recovery. Seperti program pengelolaan air bersih, limbah, sampah dan beberapa program lain. Lantas, program apa yang sudah dirancang Klungkung hingga membutuhkan dana sebegitu banyak? Lagi-lagi Janapria tak menjawab pertanyaan itu. Nanti pasti dibahas lagi. “Ini kan baru penjajakan awal,” sebutnya
Belum Ada Perintah
Meski demikian, Janapria menyatakan belum ada perintah lebih lanjut dari Bupati terkait penjajakan pinjaman utang tersebut. Kalaupun nanti diperintahkan dilanjutkan, Janapria memastikan dirinya akan memberi pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan program-program apa saja yang dirancang.
Selain masalah pinjaman utang ke PIP, dalam rapat staf bupati, menurut Janapria, juga dibahas sejumlah proyek pembangunan yang tak bisa dijalankan. Di antaranya jembatan Getakan-Bakas, Manudang-Aan dan lainnya. Kaitan dengan itu, Bupati meminta unit kerja terkait memberi laporan secara tertulis. Juga dibahas soal peraturan penghentian sementara (moratorium) penerima calon pegawai negeri sipil. Terutama untuk daerah yang APBD-nya di atas 50 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. Kaitan dengan itu, Klungkung tentu tidak bisa menerima CPNS tahun 2011 hingga tahun 2012 sebagaimana peraturan yang dikeluarkan per Agustus 2011 itu.
Karena APBD Klungkung 60 persen dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja tak langsung) dan 10 persen belanja pegawai pada belanja langsung. Sedangkan jumlah APBD Klungkung sekitar Rp 450 miliar. (kmb20)

2 responses

  1. oh man, utang lagi utang lagi, kalau masih bisa dengan kemampuan sendiri, kenapa mesti bikin utang. Saya sangat sangat tidak setuju dengan hal ini. Mesti belajar dari negara kita sendiri yang dibelit utang dari pinjaman IMF atau Bank Dunia. Is not make sense. Lihat sekarang krisis di Europa, pada ngandelin utang semua terpuruk seperti Greek. Sekali lagi, don’t ever let Klungkung, fall to deep into debt. Lebih baik, hanya makan serombotan dari pada makan utang, tolong hal ini disampaikan kepada bupati Candra, please!

    • seharusnya sih emang seperti itu, kita harusnya bs mengukur kemampuan sendiri, jangan semuanya kita gantungkan dengan hutang, jadinya lama – kelamaan karena merasa tidak bayar negara bisa dijual…payah