Setelah Tunjangan Rumah DPRD Klungkung Usulkan Mobdin Baru

Standard

Semarapura (Bali Post) –

Rapat gabungan eksekutif-legislatif membahas RAPBD Klungkung tahun 2011 berlanjut, Jumat (11/2) kemarin. Pembahasan masih seputar pergeseran anggaran dari program satu ke program lain. Setelah tunjangan perumahan anggota Dewan yang sempat jadi perdebatan, namun tak berujung kesepakatan, kemarin yang paling banyak menyita waktu adalah pembahasan masalah pengadaan mobil dinas dan perjalanan dinas pejabat, baik eksekutif maupun legislatif.

Hal-hal yang menyentuh kepentingan rakyat tak banyak mendapat perhatian. Justru mobil dinas, tiga di antaranya untuk pimpinan anggota Dewan dengan dana tersedot Rp 1,6 miliar. Hal itu ditentang anggota DPRD, Ni Luh Komang Ayu Ningrum dari Fraksi Golkar dan Komang Suantara dari Fraksi Dwi Tunggal. Keduanya menilai, anggaran mobil dinas terlalu besar. Apalagi jika ditotal dengan pengadaan mobil dinas beberapa SKPD (eksekutif), besarnya mencapai Rp 3 miliar. Memang keduanya tak menyebut angka ideal.

Hanya meminta anggaran pengadaan mobil dinas dirasionalisasi. Pimpinan Dewan menyatakan, mobil dinas yang dipakai saat ini (Honda Accord untuk ketua dan Vios untuk wakil ketua) sudah tua. Sering macet dan rusak sehingga tak layak lagi digunakan. Pengajuan pembelian mobil dinas sudah hasil pembahasan dan sesuai mekanisme. Kondisi mobil dinas sekarang sudah tua dan sering rusak. ”Karena dibeli tahun 2004. Biaya perawatannya cukup tinggi,” ujar Ketua DPRD A.A. Gde Anom seraya menyebutkan, mobil dinas lama akan dikembalikan ke sekretariat.

 

 

 

 

Perjalanan Dinas

Sementara berkaitan dengan perjalanan dinas seluruh SKPD dan perjalanan dinas Dewan, mencapai Rp 12 miliar. Komang Suantara juga menilai dana tersebut terlalu besar. Tetapi peruntukkannya tak menyentuh kepentingan rakyat. Semestinya, kata Suantara, sebagian dana untuk perjalanan dinas dialokasikan untuk kepentingan lain. Salah satunya pendidikan seperti dana pendamping bos yang selama ini dianggap masih kecil. Juga untuk kesehatan.

Tak itu saja, yang mencuat dalam pembahasan juga masalah pembentukan kepanitiaan di eksekutif. Jumlah panitia dianggap terlalu gemuk karena bisa mencapai 50 orang. Anggota DPRD, Wayan Mastra menuding, kepanitiaan itulah yang menyebabkan pemborosan anggaran. ”Sebaiknya, kepanitiaan cukup antara 5-10 orang saja,” katanya.

Sayang, hingga berita ini ditulis, belum satupun dari pembahasan tersebut mencapai kata sepakat. Mengingat rapat gabungan masih terus berlanjut. Sementara itu, bidang pertanian lagi-lagi tak diperhitungkan. Hal itu terlihat jelas, karena sejak awal rapat bidang pertanian sama sekali tak tersentuh. Padahal, sesuai program pembangunan Klungkung, pertanian tercatat sebagai program prioritas keempat setelah ke-PU-an, pendidikan dan kesehatan. ”Program prioritas tanpa kebijakan anggaran, itu jelas tak masuk akal,” ujar anggota DPRD A.A. Gde Bagus pada rapat sebelumnya.

Sedangkan Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Klungkung, Nengah Muliarta ketika dimintai konfirmasi di luar rapat menyebutkan, pertanian hanya dapat pagu anggaran Rp 4,279 miliar yang diperuntukkan untuk pendamping DAK, perencanaan dan pengawasan Rp 4,346 miliar. Sedangkan Rp 382,346 juta untuk anggaran rutin. (kmb20)

About goeswid

saya orang klungkung yang selalu ingin mencoba dan mencoba untuk mengisi diri, namun tetap masih ketinggalannnnnnn

Comments are closed.