APBD Klungkung 2011 Ketok Palu Tunjangan Perumahan DPRD Rp 9 Juta/Bulan Lolos

Standard

Semarapura (Bali Post) –
Lima fraksi di DPRD Klungkung (PDI-P, Partai Golkar, Hanura, Dwi Tunggal Semarapura, dan Rajawali) akhirnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Klungkung 2011 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Klungkung, Senin (14/2) lalu. Yang menarik, tunjangan perumahan anggota dewan Rp 9 juta/bulan tetap lolos, kendati sempat menjadi perdebatan alot dalam rapat gabungan eksekutif-legislatif.

Beberapa anggota dewan juga meminta besarnya dirasionalisasi. Begitu juga pengadaan mobil dan perjalanan dinas, tak banyak berubah. Ironisnya, kondisi Pasar Mentigi, Nusa Penida yang sudah memprihatinkan, ternyata kurang mendapat perhatian. Anggaran yang dialokasikan hanya Rp 50 juta. Padahal, beberapa los di pasar yang pencapaian target retribusinya lebih dari 100 persen itu sempat ambrol gara-gara diguyur hujan belum lama ini. Kondisinya juga kumuh. “Kalau membangun permanen, kami usulkan Rp 15 miliar. Kalau hanya perbaikan ringan Rp 800 juta. Kalau realisasinya hanya Rp 50 juta, tetap kami syukuri. Kami akan perbaiki sesuai yang bisa diperbaiki dengan anggaran itu,” ujar Kadiskop, UKM dan Perindag Klungkung, Nengah Becik, Selasa (15/2) kemarin.

Sekda Klungkung, Ketut Janapria, mengatakan ada beberapa anggaran yang terpangkas. Salah satunya, perjalanan dinas SKPD di lingkungan Pemkab Klungkung. “Berapa jumlah pemangkasannya, itu masih terus diintensifkan. Yang jelas, perjalanan dinas dikurangi,” katanya. Sayang, pemangkasan anggaran perjalanan dinas tak serta merta membuat pejabat tak bisa keluar daerah. “Kami masih bisa keluar daerah sesuai yang kami jadwalkan. Pengurangan anggaran, itu hanya berakibat pengurangan staf yang kami ikut sertakan,” ujar beberapa pejabat usai penetapan APBD 2011 di gedung DPRD Klungkung.

Berkaitan dengan tunjangan perumahan anggota dewan dan pengadaan mobil dinas, meski menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2011 menjadi Perda Kabupaten Klungkung, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Dwi Tunggal Semarapura tetap menyarankan agar dilakukan rasionalisasi. Melihat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Klungkung, sisa anggaran bisa diarahkan untuk kepentingan peningkatan ekonomi Klungkung.

Sementara itu, Bupati Klungkung, Wayan Candra, menyatakan setelah ditetapkan di Klungkung, Perda APBD 2011 diajukan ke Gubernur Bali untuk mendapat evaluasi lebih lanjut. Dikatakannya, pendapatan pada RAPBD 2011 dirancang Rp 454,71 miliar dari PAD Rp 32,15 miliar, perimbangan Rp 366,63 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 55,92 miliar. Dimanfaatkan untuk belanja tak langsung Rp 340,55 miliar, belanja langsung Rp 171,11 miliar sehingga total biaya belanja Rp 511,66 miliar. Dengan begitu, RAPBD Klungkung 2011 dirancang defisit 56,95 miliar yang akan ditutupi dari pos penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun 2010. (kmb20)

About goeswid

saya orang klungkung yang selalu ingin mencoba dan mencoba untuk mengisi diri, namun tetap masih ketinggalannnnnnn

Comments are closed.