Daily Archives: February 16, 2011

APBD Klungkung 2011 Ketok Palu Tunjangan Perumahan DPRD Rp 9 Juta/Bulan Lolos

Standard

Semarapura (Bali Post) –
Lima fraksi di DPRD Klungkung (PDI-P, Partai Golkar, Hanura, Dwi Tunggal Semarapura, dan Rajawali) akhirnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Klungkung 2011 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Klungkung, Senin (14/2) lalu. Yang menarik, tunjangan perumahan anggota dewan Rp 9 juta/bulan tetap lolos, kendati sempat menjadi perdebatan alot dalam rapat gabungan eksekutif-legislatif.

Beberapa anggota dewan juga meminta besarnya dirasionalisasi. Begitu juga pengadaan mobil dan perjalanan dinas, tak banyak berubah. Ironisnya, kondisi Pasar Mentigi, Nusa Penida yang sudah memprihatinkan, ternyata kurang mendapat perhatian. Anggaran yang dialokasikan hanya Rp 50 juta. Padahal, beberapa los di pasar yang pencapaian target retribusinya lebih dari 100 persen itu sempat ambrol gara-gara diguyur hujan belum lama ini. Kondisinya juga kumuh. “Kalau membangun permanen, kami usulkan Rp 15 miliar. Kalau hanya perbaikan ringan Rp 800 juta. Kalau realisasinya hanya Rp 50 juta, tetap kami syukuri. Kami akan perbaiki sesuai yang bisa diperbaiki dengan anggaran itu,” ujar Kadiskop, UKM dan Perindag Klungkung, Nengah Becik, Selasa (15/2) kemarin. Read the rest of this entry

Advertisements

RAPBD Klungkung 2011 Dikebut

Standard

Semarapura (Bali Post) -Seperti terjadi tahun sebelumnya, penyampaian RAPBD Klungkung tahun 2011 ke DPRD lagi-lagi terlambat. Bahkan, gara-gara keterlambatan itu, Klungkung sempat ditegur Gubernur. Akibatnya, pembahasan RAPBD Klungkung 2011 terpaksa harus dikebut karena harus ketok palu hari ini, Senin (14/2).

Dampaknya, hari Sabtu dan Minggu, para pejabat di Klungkung harus tetap rapat. Entah, apakah memang betul-betul berniat segera menuntaskan RAPBD atau sekadar ingin dapat simpati masyarakat, bahwa pejabat juga tetap bekerja meski hari libur bagi PNS. “Ya, terpaksa harus begini. Malu kan terlambat terus. Apalagi Gubernur juga sudah mengingatkan,” tandas Sekda Klungkung Ketut Janapria usai rapat bersama anggota DPRD, Minggu (13/2) kemarin.

Ironisnya, ketika dalam pembahasan, persoalan yang dibahas juga tak berkembang. Dari enam bidang yang diagendakan (PU, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perhubungan dan Perindag) pada rapat gabungan pertama (Kamis, 10/2) lalu, ternyata yang dibahas hanya satu bidang, yakni PU. Itu pun tidak tuntas. Rapat kedua (Jumat, 11/2) juga tak berubah. Pembahasan hanya berkutat pada besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD, pengadaan mobil dan perjalanan dinas (eksekutif-legislatif) serta pergeseran anggaran dari proyek satu ke proyek lain. Termasuk, penggeseran anggaran untuk proyek milik wakil rakyat.

Sebelumnya, beberapa anggaran yang dibahas di antaranya tunjangan perumahan anggota DPRD Rp 9 juta/bulan. Beberapa anggota dewan mengusulkan dirasionalisasi. Begitu juga pengadaan mobil dan perjalanan dinas, baik pejabat eksekutif maupun legislatif yang dinilai terlalu besar tetapi tak menyentuh kepentingan rakyat. Juga, usulan pengurangan dana proyek Pasar Galiran yang dirancang Rp 15 miliar karena dikhawatirkan mubazir, sebagaimana anggaran Rp 10 miliar tahun 2010 lalu. (kmb20)

Setelah Tunjangan Rumah DPRD Klungkung Usulkan Mobdin Baru

Standard

Semarapura (Bali Post) –

Rapat gabungan eksekutif-legislatif membahas RAPBD Klungkung tahun 2011 berlanjut, Jumat (11/2) kemarin. Pembahasan masih seputar pergeseran anggaran dari program satu ke program lain. Setelah tunjangan perumahan anggota Dewan yang sempat jadi perdebatan, namun tak berujung kesepakatan, kemarin yang paling banyak menyita waktu adalah pembahasan masalah pengadaan mobil dinas dan perjalanan dinas pejabat, baik eksekutif maupun legislatif.

Hal-hal yang menyentuh kepentingan rakyat tak banyak mendapat perhatian. Justru mobil dinas, tiga di antaranya untuk pimpinan anggota Dewan dengan dana tersedot Rp 1,6 miliar. Hal itu ditentang anggota DPRD, Ni Luh Komang Ayu Ningrum dari Fraksi Golkar dan Komang Suantara dari Fraksi Dwi Tunggal. Keduanya menilai, anggaran mobil dinas terlalu besar. Apalagi jika ditotal dengan pengadaan mobil dinas beberapa SKPD (eksekutif), besarnya mencapai Rp 3 miliar. Memang keduanya tak menyebut angka ideal.

Hanya meminta anggaran pengadaan mobil dinas dirasionalisasi. Pimpinan Dewan menyatakan, mobil dinas yang dipakai saat ini (Honda Accord untuk ketua dan Vios untuk wakil ketua) sudah tua. Sering macet dan rusak sehingga tak layak lagi digunakan. Pengajuan pembelian mobil dinas sudah hasil pembahasan dan sesuai mekanisme. Kondisi mobil dinas sekarang sudah tua dan sering rusak. ”Karena dibeli tahun 2004. Biaya perawatannya cukup tinggi,” ujar Ketua DPRD A.A. Gde Anom seraya menyebutkan, mobil dinas lama akan dikembalikan ke sekretariat.

 

 

 

 

Perjalanan Dinas

Sementara berkaitan dengan perjalanan dinas seluruh SKPD dan perjalanan dinas Dewan, mencapai Rp 12 miliar. Komang Suantara juga menilai dana tersebut terlalu besar. Tetapi peruntukkannya tak menyentuh kepentingan rakyat. Semestinya, kata Suantara, sebagian dana untuk perjalanan dinas dialokasikan untuk kepentingan lain. Salah satunya pendidikan seperti dana pendamping bos yang selama ini dianggap masih kecil. Juga untuk kesehatan.

Tak itu saja, yang mencuat dalam pembahasan juga masalah pembentukan kepanitiaan di eksekutif. Jumlah panitia dianggap terlalu gemuk karena bisa mencapai 50 orang. Anggota DPRD, Wayan Mastra menuding, kepanitiaan itulah yang menyebabkan pemborosan anggaran. ”Sebaiknya, kepanitiaan cukup antara 5-10 orang saja,” katanya.

Sayang, hingga berita ini ditulis, belum satupun dari pembahasan tersebut mencapai kata sepakat. Mengingat rapat gabungan masih terus berlanjut. Sementara itu, bidang pertanian lagi-lagi tak diperhitungkan. Hal itu terlihat jelas, karena sejak awal rapat bidang pertanian sama sekali tak tersentuh. Padahal, sesuai program pembangunan Klungkung, pertanian tercatat sebagai program prioritas keempat setelah ke-PU-an, pendidikan dan kesehatan. ”Program prioritas tanpa kebijakan anggaran, itu jelas tak masuk akal,” ujar anggota DPRD A.A. Gde Bagus pada rapat sebelumnya.

Sedangkan Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Klungkung, Nengah Muliarta ketika dimintai konfirmasi di luar rapat menyebutkan, pertanian hanya dapat pagu anggaran Rp 4,279 miliar yang diperuntukkan untuk pendamping DAK, perencanaan dan pengawasan Rp 4,346 miliar. Sedangkan Rp 382,346 juta untuk anggaran rutin. (kmb20)